Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan seluruh kader partainya adalah petugas yang harus patuh mandat partai.
Aturan yang berdasar pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PDIP, disebut Hasto, berlaku pula pada Walikota Surabaya Tri Rismaharini.
"Di AD/ART partai, kalau ada perintah wajib lakukan," kata Hasto usai deklarasi Indonesia Melawan Kekerasan Seksual di Metropole, Cikini, Jakarta, Kamis (12/5/2016).
Hasto bahkan menyatakan Risma memiliki peluang sama dengan bakal calon lain yang telah mendaftar proses penjaringan, seperti Yusril Ihza Mahendra dan Djarot Saiful Hidayat.
Meski demikian, Hasto menjelaskan peluang Risma menjadi calon yang diusung PDIP untuk Pilkada DKI Jakarta pada 2017 mendatang, tergantung pada pemetaan politik internal.
"Untuk DKI kami kembangkan mekanisme terbaik dan kembangkan pemetaan politik," katanya.
Wacana yang mendorong Walikota Surabaya untuk ikut berkontestasi pada persaingan politik di Jakarta semakin mencuat.
Hasil survey yang menunjukkan elektabilitas Risma di Jakarta cukup menandingi calon pertahana, Basuki Tjahaja Purnama, menjadi satu di antara sebabnya.
Namun pada beberapa kesempatan Risma terus menyatakan penolakannya untuk ikut pada Pilkada DKI Jakarta.
Baca Juga :- Kawasan Blok M "Disulap" Jadi Little Tokyo
- Memalukan, Novanto Tertidur di Pembukaan Munaslub Golkar
- Modus Kunker Fiktif, Kuitansi Hotel sampai "Boarding Pass" Palsu
- Boking Mahasiswi, Anggota DPRD Malut Turut Memakai Jasa Prostitusi Online Waria
0 Response to "Risma Tolak DKI 1, Sekjen PDIP : "Kader Harus Ikut Perintah Partai!""
Post a Comment