Manusia - manusia yang berpihak pada koruptor dan praktisi korupsi itu sendiri, akan selalu berdoa : cukup sampai Oktober 2017 saja Ahok jadi Gubernur DKI. Sebab selama dia memerintah, tak mudah lagi untuk berbuat korupsi di lingkungan Pemprov. Bahkan kalau bisa, sebelum periode pemerintahannya habis, Ahok harus sudah bisa dijatuhkan. Maka kini terjadilah intrik-intrik untuk mengkriminalisasi penerus Jokowi ini.
Selama Ahok jadi DKI-1 menggantikan Jokowi, sudah berapa pejabat tumbang. Ahok tak henti-hentinya bersih-bersih dan semakin cermat memilih pembantu-pembantunya. Soalnya sudah kejadian, masih ada juga pejabat yang jadi musang berbulu ayam. Nampaknya kalem dan jujur, tapi maling juga pada akhirnya. Kini gedung Diklat DKI di Jalan Abdul Muis jadi “Guantanamo”-nya Pemprov DKI, tempat parkirnya pejabat buangan.
Yang menjadikan Ahok terheran-heran, ketika dia melaporkan dugaan korupsi UPS ke KPK, tak segera ditanggapi sehingga diambil alih Polri. Tapi ketika BPK melaporkan Ahok ke KPK atas dugaan korupsi dalam pembelian tanah RS Sumber Waras, KPK bergegas menanganinya. Maka Ahok pun mengeluh, “Saya merasa dikriminalisasi.”
Soal lahan RS Sumber Waras ini diungkit dan diangkat ternyata diduga karena ada oknum BPK yang gagal nyalo tanah. Dia bertahun-tahun menawarkan tanah di Pondok Kelapa, tapi Pemprov DKI tak mau beli. Oknum ini jadi kesal, sehingga seperti yang ditulis Tempo, dia mengancam: bila DKI tak mau beli tanahnya di Pondok Kelapa, kasus tanah RS Sumber Waras hendak diekspose. Pemprov DKI pun tak gentar, silakan saja!
Di sinilah keanehannya. Tanah 3,6 Ha yang dibeli DKI lokasinya di Jl. Kyai Tapa, tapi BPK menilai di Jl. Tomang Utara, sehingga terjadi kemahalan harga sampai Rp 191 miliar. Padahal berdasarkan bukti sertifikat dan pembayaran PBB, tanah itu memang di Jl. Kyai Tapa, sehingga harganya menjadi jauh lebih mahal. Tapi BPK bersikeras di Jl. Tomang Utara.
Aneh juga ini BPK, lokasinya jelas di Jl. Kyai Tapa, kok “dipindah” di Jl. Tomang Utara. Memangnya Sokrasana adiknya Sumantri wayang kulit, yang bisa muter Taman Sriwedari ke Maespati? – gunarso ts poskotanews.com
Baca Juga :
0 Response to "Tidak Bisa Korupsi Lagi, Gubernur Ahok Pun Ingin Dikriminalisasi"
Post a Comment