Alasan Dibalik Tidak Akurnya TV One Dan Ahok

Reputasi TV One di mata netizen sudah rusak. Dulu pernah menghebohkan saksi markus (makelar kasus) palsu oleh tv anchornya yang tidak jelas ujungnya, TV One seakan tidak berhenti bikin masalah. Pada masa pilpres, TV swasta milik keluarga Bakrie ini berkali-kali melakukan blunder. Mulai dari curi start kampanye, menggiring opini PDI-P dicitrakan PKI, sampai dengan menyewa jasa lembaga quick count hasil pemilu yang tidak kredibel.

TV One juga pernah dengan sengaja menampilkan Live prosesi pencarian pesawat AirAsia yangmenampilkan secara vulgar potongan tubuh jenazah korban. Praktis TV swasta yg dibenci netizen ini mendapatkan kecaman dari media luar negeri. Nampaknya tv nasional ini memang senang cari sensasi. Bahkan yg lucunya, seakan-akan kejar rating tak peduli akan dampaknya, selalu saja mengompori pemirsa televisi untuk membenci satu pihak.

Publik jangan lupa, dulu pas ribut2nya soal UU Pilkada, TV One sengaja giring publik dengan menggunakan tajuk LIBERAL vs PANCASILA. Yang setuju UU Pilkada langsung dicap LIBERAL, yg setuju tidak langsung dicap PANCASILA. Tapi ujung-ujung2nya apa yang terjadi? Abu Rizal Bakrie mengakui lebih setuju UU Pilkada Langsung. Artinya ARB ini orang LIBERALIS? Silahkan nilai sendiri.

Nah untuk kasus Ahok, kenapa TV One sangat tidak menyukai Ahok? Artikel ini ditulis bukan secara membabi buta dukung Ahok. Tapi untuk TV One yang senang provokasi, ini jelas beda cerita. Setelah ditelisik beberapa media, ternyata awal sakit hati yg berujung dendam kesumat terhadap Ahok. Bukan karena Ahok keluar dari Gerindra semata, tapi karena beberapa sebab yang akan dibahas. Berikut beberapa kemungkinan alasannya :

1. Bakrieland ngeyel tidak mau bangun fasum / fasos

PT Bakrieland Development Tbk termasuk dalam salah satu pengembang besar di Jakarta yang belum juga memenuhi kewajiban fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) di proyeknya.

Misalnya proyek mereka yang berlokasi di kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, sehingga membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) marah. "Epicentrum ada masalah lagi sendiri deh," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Rabu kemarin.
Ahok mengakui masalah disiplin dan penyimpangan penggunaan lahan di DKI Jakarta sudah menjadi masalah sejak 30-40 tahun lalu. Ia optimistis masalah tersebut satu per satu bisa diselesaikan.

Mantan anggota DPR ini juga mengaku sudah secara langsung menekan pihak Bakrieland untuk menyelesaikan kewajibannya di lokasi Epicentrum, Kuningan. Bahkan Ahok sudah melayangkan surat teguran kepada pihak manajemen Bakrieland. "Kita udah tekan. Udah tekan. Kita udah tau dia jual ke orang. Kita tekan. Makanya kalau nggak mau bayar kita mau ini. Kita udah kirim surat kok. Pak Gubernur (Jokowi) kan orangnya sabar, nggak kayak saya. Dia kirim surat, tunggu dulu 2 bulan. Kemarin beliau udah mulai marah kan?," katanya.

Utang Fasos dan Fasum
Beberapa pengembang di Jakarta memang terbukti masih memiliki utang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum). Pengembang-pengembang itu umumnya pengembang properti papan atas. "Summarecon, Agung Podomoro, Agung Sedayu. Yang gede-gede itu," kata Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Dinas Tata Ruang DKI, Vera R. Sari di Balaikota, Jakarta, Rabu kemarin.

Kenyataan ini yang telah membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) marah dan menegur pihak pengembang. Vera mencontohkan seperti PT Bakrieland terkait lahan pemahaman milik Pemda di lokasi Epicentrum Kuningan. Sementara itu, Agung Sedayu terkait lokasi di Pantai Indah Kapuk.

"Oh Bakrie. Kalau itu termasuk yang sangat besar. Jadi penetapan kewajibannya ada SK (surat keputusan) Gubernur tersendiri. Saya lupa SK-nya. Jadi itu kita tagih satu per satu. Jadi kan pengembang tergantung besaran lahan juga," katanya.

Vera menuturkan khusus untuk Bakrieland, saat ini masih dalam proses penagihan. Sayangnya Vera lupa soal rincian yang ditagih oleh Pemda DKI Jakarta. "Masih dikaji. Jadi kan kewajiban pengembang tergantung besaran lahan juga. Taman, jalan, ruang terbuka hijau itu bagian dari kewajiban pengembang untuk menyerahkan," katanya.

Pihak PT Bakrieland Development Tbk melalui anak usahanya PT Bakrie Swasakti, pengelola Rasuna Epicentrum menanggapi teguran Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal kewajiban Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) yang belum dipenuhi perseroan.

Direktur PT Bakrie Swasakti Utama Wawan D Guratno mengatakan, pemenuhan kewajiban Epicentrum terhadap fasum dan fasos kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah diikat melalui perjanjian kerjasama dengan Pemda DKI terkait Pemenuhan Sisa Kewajiban Fasum Fasos dengan nomor 14 tahun 2012. "Perjanjian kerjasama ini di tandatangani kedua belah pihak pada tahun 2012 dengan masa berlaku 5 tahun," kata Wawan dalam keterangan tertulisnya.

PT Bakrieland Development Tbk
Menurut Wawan, pihaknya secara bertahap telah menyerahkan kewajiban fasum fasos kepada Pemda DKI, antara lain rumah susun sederhana di daerah Penjaringan-BAST Rumah Susun Sederhana Nomor 3617 Tahun 1995; Bantuan pembangunan masjid Darul Falah di daerah Petukangan Utara, Jakarta Selatan; Membangun dan menyerahkan Masjid dan Rumah Dinas Lurah Menteng Atas; Membangun Panti Tuna Wisma-Panti Laras di daerah Cipayung, Jakarta Timur dan lainnya.

Selain itu, PT Bakrie Swasakti Utama saat ini telah mengajukan perencanaan gambar teknis untuk proses pembangunan sisa kewajiban fasum fasos lainnya di daerah Menteng Atas dan Kali Sari. "Saat ini sedang menunggu proses perizinan dari Dinas terkait Pemda DKI," jelas Wawan.

Kewajiban fasum fasos yang saat ini sedang di proses di Dinas terkait, antara lain pembangunan Kantor Pos dan Giro di daerah Menteng Atas; Pembangunan Kantor PKK di daerah Menteng Atas; Pembangunan SD di daerah Kali Sari, Jakarta Timur.

"PT Bakrie Swasati Utama selalu melakukan koordinasi dengan Pemda DKI Jakarta mengenai pemenuhan sisa kewajiban fasum fasos dengan memberikan progress report. Dan pada dasarnya, PT Bakrie Swasakti Utama beritikad baik untuk menyelesaikan pemenuhan sisa kewajiban fasum fasos kepada Pemda DKI Jakarta," tegas Wawan.

2. Pemprov DKI Pernah Segel Mal Epiwalk Milik Om Bakrie

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Suku Dinas Pajak Jakarta Selatan menyegel gedung Mal Epiwalk. Pemprov menyatakan pengelola menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 8,83 miliar.

"Kita sudah berikan teguran dan surat peringatan, serta keringanan namun mereka masih juga belum mau bayar," kata Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kecamatan Setiabudi Fadludin, Selasa (23/12).

Fadludin mengatakan petugas memasang papan penunggak pajak di mal yang berada di kawasan Epicentrum Jakarta Selatan itu. Ia menyebut Suku Dinas Pajak Jakarta Selatan mencatat pengelola Mal Epiwalk milik PT Bakri Swasakti Utama itu menunggak PBB sejak 2013.

Fadludin menyatakan dasar pemasangan tanda penunggak pajak sesuai Instruksi Gubernur Nomor 89 Tahun 2013. Petugas pajak memberi waktu sepekan agar pengelola mal itu membayar tunggakan pajak.

Selain mal Epiwalk, petugas Suku Dinas Pajak juga menempelkan tanda penunggak pajak lainnya yakni Gedung PT Windu Eka dengan tagihan Rp 1,29 miliar. Selain itu lahan PT Irco Central yang menunggak sejak 1995 sekitar Rp9,6 miliar yang berada di Kecamatan Setiabudi.

Kecamatan Setiabudi merupakan kawasan potensial penerimaan PBB. Karena terdapat pusat perbelanjaan dan perkantoran dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) cukup tinggi. Sejauh ini penerimaan PBB di Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan mencapai Rp456 miliar atau 91,79 persen dari target sebesar Rp497 miliar pada 2014.

2. Penyiar TV One pernah dimarahin Ahok

Kalau alasan ini saya rasa sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Pada saat siaran live, 2 tv anchor TV One disemprot karena kengototan pertanyaan yang bodoh dan berulang-ulang untuk menekan nara sumber

Mungkin masih banyak alasan lain kenapa TV One tidak pernah bisa akur dengan Ahok. Banyak unsur politis dan ekonomi di dalamnya. Semoga TV One cepat sembuh dari penyakit dendam akutnya. Publik bisa nilai media mana yg profesional, mana yang amatiran.

Baca Juga :

Sumber

Alasan Dibalik Tidak Akurnya TV One Dan Ahok

0 Response to "Alasan Dibalik Tidak Akurnya TV One Dan Ahok"

Baca Juga ...