Dalam fit and proper test di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), bakal calon gubernur DKI Yusril Ihza Mahendra memberikan pandangan positif dan negatif Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Salah satu penilaian negatifnya tentang Ahok yakni mengenai penggusuran di Kalijodo. Menurut Yusril, penggusuran di Kalijodo menggunakan dana kompensasi dari PT Agung Podomoro.
Dana itu menurutnya tanpa sepengetahuan DPRD DKI, dan digunakan untuk pembayaran uang makan bagi polisi, tentara, dan sewa alat berat untuk penggusuran tersebut.
"Tidak masuk ke dalam sistem keuangan daerah tapi langsung dibayarkan untuk nambahin uang makan polisi, tentara, untuk nyewa traktor," kata Yusril di DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/5/2016).
Yusril mengatakan, hal tersebut menyalahi aturan dan merusak sistem bernegara.
"Karena kita punya undang-undang keuangan negara, kita punya sistem keuangan, punya undang-undang perbendaharaan negara, kita tidak mempunyai lagi anggaran non budgeter seperti zaman Pak Harto dulu," ujar Yusril.
"Semua harus masuk ke sistem baik APBN maupun APBD. Nah ini harus ditertibkan," tambah Yusril.
Saat disampaikan Ahok membantah isu tersebut, Yusril menjawab santai.
"Biarin aja, itu kan hak dia," kata Yusril.
Seperti diberitakan, Ahok membantah isu bahwa penggusuran lokasi prostitusi Kalijodo didanai oleh PT Agung Podomoro Land.
"Itu kata siapa? Saya bingung kok bisa beredar isu," ujar Basuki atau sapaan akrabnya, Ahok, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/5/2016).
Ahok juga membantah bahwa anggaran penertiban lokasi prostitusi Kalijodo berdasarkan kesepakatan dengan PT Agung Podomoro Land atas pemberian izin reklamasi. Ahok mengungkapkan bahwa izin reklamasi tersebut sudah diberikan sejak lama, jauh sebelum adanya penggusuran Kalijodo.
"Enggak benar itu, kemarin juga enggak ditanya pas diperiksa sama KPK," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Baca Juga :
0 Response to "Yusril Tuding Ahok Gunakan Uang Podomoro untuk Bayar Polisi dan TNI di Kalijodo"
Post a Comment