Sumber Tulisan - Sejak awal saya merasa ada yang kurang pas pada hitungan politik #TemanAhok. Saya bahkan kurang mendukung relawan ini karena keberadaan mereka bisa jadi musuh bersama dan itu tak akan mudah bagi semuanya, terutama Ahok. Tapi berhubung mereka sudah deklarasi maju via independent dan pengumpulan KTP sepertinya akan sampai 1 juta, akhirnya saya harus mendukung relawan ini dan Ahok.
Setelah beberapa waktu lalu M Sanusi kader Gerindra diciduk KPK terkait suap reklamasi, kemudian muncul opini publik yang menyebutkan bahwa Ahok terlibat. Staf atau keluarga Ahok disebut ikut terlihat dalam suap reklamasi yang menjerat Sanusi.
Belakangan baru diketahui bahwa yang dimaksud Sanusi adalah Sunny Tanuwijaya, staf tidak tetap Ahok. Bukan keluarga. Saat nama Sunny muncul, opini publik kembali dibentuk bahwa seolah-olah Sunny memang terlibat. Background keluarga Sunny, hingga statusnya sebagai anak magang dipertanyakan. Recall, Ahok kembali disebut Gubernur Podomoro.
Namun saat itu terjadi, Ahok santai saja menanggapinya. Kalau Sunny memang terlibat, silahkan diproses sesuai hukum. Begitu kira-kira pesan Ahok dari banyak kesempatan. Sampai saat ini, belum ada tanda-tanda Sunny bersalah meski sudah diperiksa sebagai saksi Sanusi.
Meskipun Ahok santai dan tak gentar, namun opini yang coba dibentuk sangat jelas menyerang Ahok dari semua sisi. Termasuk mempermasalahkan status Sunny yang dicegah bepergian ke luar negeri, seolah sudah pasti bersalah, padahal belum tersangka. Aguan atau bos Sedayu Group juga dicekal. Lucunya, sempat ada berita bahwa Aguan sudah menyandang status tersangka. Tak tanggung-tanggung, berita tersebut berdasarkan pernyataan Dirjen Imigrasi. Opini liar tersebut kemudian diredam oleh klarifikasi KPK, bahwa itu tidak benar.
Setelah cerita Sanusi menuduh kerabat Ahok terlibat dan ternyata Sunny, tidak ada hubungan keluarga, kini giliran Ariesman yang sama-sama tersangka bersama Sanusi ikut menyerang lewat cerita ‘BAP bocor.’ Cerita ini lebih keras dan frontal karena langsung menuju Ahok.
Dalam ‘BAP bocor’ tersebut muncul tabel dana berjudul: daftar Kontribusi Tambahan (bukan CSR) yang Telah Diterima Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari Agung Podomoro Land. Total nominalnya 392 milyar.
Sebenarnya tabel tersebut benar, angkanya mungkin juga 392 milyar, namun yang lucu dan provokatif adalah kalimat “diterima gubernur” dan seterusnya.
“Tidak ada keluarkan kertas ini sama sekali. Maka saya juga bingung keluar kertas ini. Dan yang lebih bingung lagi seolah-olah Ahok ini seorang kontraktor yang ngerjain kali Ciliwung, dan lain-lain,” ujar Ahok.
Selain itu, angka 392 milyar adalah taksiran dari Podomoro. Sebab Pemprov DKI tidak menerima uang dalam bentuk cash. Pemberian tambahan kontribusi itu sebagai syarat untuk memperpanjang izin prinsip menjadi izin pelaksanaan reklamasi. Kontribusi tambahan tersebut bukan berupa uang tetapi pembangunan infrastruktur seperti rumah susun sewa sederhana (rusunawa), jalur inspeksi hingga pembangunan pompa air.
Podomoro setidaknya harus menyerahkan pembangunan infrastruktur senilai Rp 300 miliar. Angka tersebut merupakan 15 persen dari tambahan kontribusi dikalikan nilai jual objek pajak (NJOP) pulau reklamasi di Teluk Jakarta.
Hitungan biaya kontribusi untuk pengembang itu ditentukan oleh appraiser atau pihak yang menghitung appraisal (harga taksiran).
Kesimpulannya, dana 392 milyar tersebut tidak diberikan pada Ahok. Melainkan dalam bentuk bangunan. Ini kesalahan fatal dari opini publik yang coba dibentuk.
Bagi saya ini sama saja seperti Sanusi yang menyebut keluarga Ahok terlibat dan menginisiasi pertemuan suap antara dirinya dengan Podomoro, tapi kenyataannya ternyata Sunny Tanuwijaya yang sama sekali bukan keluarga Ahok. Nah sekarang muncul tabel dana 392 milyar katanya diberikan ke Ahok. Lalu media tetangga dan yang sesapian dengannya memuat judul “Podomoro diperas 300 milyar oleh Ahok.” Hahaha mbaknya mau diperas-peras enak? Sapi kali ah.
Tapi anggaplah Podomoro diperas. Emangnya kenapa? Biarkan saja lah. Toh dana tersebut untuk rakyat Jakarta. Berupa rusunawa, pompa air dan jalan. Rusunaea ditempati rakyat, cukup bayar biaya perawatan diskonnya lebih gila dari bulanmall karena disubsidi pemerintah.
Bagi yang tidak mampu bayar sewa juga disubsidi oleh Pemprov DKI. Kalau mau berpikir pintas, ya biarkan saja pengusaha itu diperas, anggap sedekah. Tapi kalau mau ditelusuri, itu memang kesepakatan perjanjian antara Podomoro dan Pemprov DKI. Ya kalaupun masih dianggap diperas, berarti diperas secara sukarela.
Tapi anggaplah Podomoro diperas. Emangnya kenapa? Biarkan saja lah. Toh dana tersebut untuk rakyat Jakarta. Berupa rusunawa, pompa air dan jalan. Rusunaea ditempati rakyat, cukup bayar biaya perawatan diskonnya lebih gila dari bulanmall karena disubsidi pemerintah.
Bagi yang tidak mampu bayar sewa juga disubsidi oleh Pemprov DKI. Kalau mau berpikir pintas, ya biarkan saja pengusaha itu diperas, anggap sedekah. Tapi kalau mau ditelusuri, itu memang kesepakatan perjanjian antara Podomoro dan Pemprov DKI. Ya kalaupun masih dianggap diperas, berarti diperas secara sukarela.
“Lu kerjain dulu, baru gua mau kasih izin. Nah, Podomoro dia kerjain dulu (kewajibannya), rusun semua, baru appraisal, nanti kita kasih izin,” kata Ahok.
Ahok menyatakan kewajiban tambahan kontribusi itu memang perlu dibayarkan agar izin proyek yang dikerjakan perusahaan terkait bisa Ahok terbitkan. Jadi, kewajiban harus dipenuhi dulu baru izin diterbitkan belakangan.
Memang Perda soal tambahan kontribusi belum ada, dan belakangan DPRD DKI malah membatalkan pembahasan Raperda yang memuat aturan itu. Untuk menyiasati ketiadaan landasan Perda, Ahok mengaku membikin perjanjian, salah satunya dengan perusahaan Agung Podomoro, soal pemenuhan tambahan kontribusi.
“Lalu perjanjiannya bagaimana? Kan belum ada Perda. Saya buat perjanjian dengan Podomoro Group, Ancol, dan Jakpro. Satunya lagi perusahaan Intiland. Ada satu enggak mau gabung, MKY (Manggala Krida Yudha). Dia (MKY) janjikan pompa di Sentiong Rp 1 triliun. Dia kerjain enggak? Kagak. Aku enggak mau ketipu (lagi),” papar Ahok.
Operasi Jatuhkan Ahok
Cerita “BAP bocor” yang dilancarkan oleh Ariesman, Dirut Podomoro, yang kini jadi tersangka bersama kader Gerindra M Sanusi lebih berhasil membuat kebingungan, dan dapat dijadikan materi menjatuhkan Ahok. Sebab rakyat awam tidak biasa dengan istilah kontribusi dan sebagainya. Berbeda dengan tuduhan kubu M Sanusi yang menyebut ada “keluarga atau kerabat” Ahok terlibat, tapi ternyata hanya Sunny. Publik mudah menerima dan mengerti.
“Aku mau lapor polisi ini. Ini fitnah loh, dapat dari mana. Aku ingin tahu kertas aslinya di mana. Ini penggiringan opini yang jahat banget,” ujar Ahok.
Saya pikir alasan kemarahan Ahok karena ada yang coba memanfaatkan momen reklamasi demi menyudutkannya, menggunakan ketidakpahaman masyarakat awam. Kalau istilah yang sering digunakan oleh @Pakar_Mantan, ini pembodohan publik. Ya sama lah seperti pengamat sapi yang menyebut hutang Jokowi disebut lebih banyak dari Soeharto, tanpa melihat pebedaan kurs dollar jaman Soeharto 5,000/dollar sementara era Jokowi sudah 13,000. Tanpa melihat rasio dan kondisi ekonomi.
Kemarahan Ahok saya tau sangat mendasar. Beliau berbeda dengan Presiden Jokowi yang hanya menjawab dengan kalimat netral dan sesuai hukum. Kalau Jokowi yang marah, beliau tak akan menyebut akan menindak dan sebagainya. Paling hanya dijawab “hukum harus ditegakkan.” Tapi hasilnya ya Setnov lengser dari kursi DPR RI. Hahaha
Sebenarnya dengan artikel @Pakar_Mantan ini semua sudah cukup jelas dan dapat dipahami. Tapi kalau Pak Ahok tetap mau melaporkannya ke Polisi ya harus siap energi lebih banyak, karena pasti akan jadi cerita panjang.
Sebagai penutup, saya suka pernyataan Ahok yang seolah ingin menantang siapapun yang ingin berhadapan dengannya. “Kalau kamu mau saya enggak jadi gubernur, enggak akan bisa. Gue enggak pernah mundur digituin. Gua kasih tahu, kalau cahaya fajar sampai rembang pagi, kamu enggak bisa tahan dia terang. Itu Ahok”.
Baca Juga :
0 Response to "Operasi Jatuhkan Ahok via BAP Bocor"
Post a Comment