Cara Ini Yang dilakukan Jokowi untuk Patenkan Kepulauan Natuna

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa terjadi perseteruan mengenai perebutan hak milik Kelupauan Natuna yang posisinya terletak di dekat Laut Cina Selatan. Karena tetap ambigo mengenai kepemilikannya, faktor ini telah bikin dunia internasional punya beberapa spekulasi.

Beberapa bulan belakangan ini, Armada-armada tempur dari laut yng dimiliki oleh Negara Cina, Amerika, dan Juga Philipina, Malaysia serta tergolong Indonesia telah berpatroli di tempat-tempat Pulau Natuna. Tujuan dari patroli ini pun juga tetap simpang siur.

Cina juga diketahui telah mengklaim bila Natuna merupakan punya mereka. Amerika Serikat yang datang juga diketahui bahwa punya tujuan untuk bisa menolong Negara Philipina.

Akan tetapi, banyak spekulasi yang telah disebutkan di atas telah dibantah dengan tegas oleh pernyataan dari Menteri Retno Marsudi. Karena Retno berkata bila baik dari Cina alias Philipina tidak sempat mengaku sebagai pemilik dari Pulau Natuna itu.

Menteri Luar Negeri Perempuan yang pertama itu pun mengungkapkan bila Tiongkok sebetulnya juga mengakui bahwa Natuna masuk ke dalam wilayah NKRI. Hal ini juga berarti bila wilayah itu menjadi milik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hak Indonesia atas banyak Pulau, dan Kepulauan Natuna itu nyatanya juga telah didaftarkan ke PBB. Pada ketika proses pendaftaran, pihak yang bertikai mungkin semacam yang telah dikabarkan akhir-akhir ini tidak ada yang keberatan alias bahkan juga mengajukan protes. Termasuk juga Tiongkok (Cina).

Dia juga berkata mengenai sebuah kepemilikan Kepulauan Natuna, Menter Luar Negeri Cina Republik Rakyat Tiongkok (RRT) juga dengan terang benderang telah mengakui persoalan kepemilikan Kepulauan Natuna oleh Indonesia.

"Ini juga merupakan wilayah Indonesia. Titik," ungkapnya.

Ketegasan Presiden Joko Widodo itu telah membuahkan Hasil. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menegaskan bila sikap Indonesia kepada kesaksian kepulauan Natuna atas Cina ini ialah kesalahan. Jokowi mengultimatum Cina agar bisa berhati-hati dalam menentukan peta perbatasan lautnya. Indonesia adalah salah satu Negara yang terancam dirugikan sebab aksi China telah menggambar sembilan titik wilayah baru di Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Memang jika dilihat sekilas, perairan kaya gas itu telah terlihat masuk wilayah kedaulatan Negara China. Menurut Kementerian Luar Negeri, klaim China telah melanggar Zona Ekonomi Eksklusif milik NKRI.

"Sembilan dari titik garis yang selagi ini diklaim Tingkok dan mengambarkan sebuah perbatasan maritimnya tidak mempunyai dasar hukum internasional apa pun," kata Presiden JOKOWI.

Retno juga membahas bila penentuan wilayah sebuah Negara wajib berdasarkan dengan sebuah delimitasi. Delimitasi itu ditarik dari garis Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan juga batas dari kebenuaan (kontinental). Hal ini terjadi sebab dari pokok-pokok yang disengketakan adalah Fitur Kepulauan, Atol, Bebatuan, dan sebagainya. "Dan dalam faktor tersebut Indonesia tak punya tumpang tindih dari klaim dengan negara mana pun," tegas Retno, di Kuala Lumpur, Jumat, 21 November Tahun 2015.

Membahas dari kasus mengenai Indonesia yang sempat tumpang tindih persoalan tapal batas kontinental dengan Negara Malaysia. Permasalahan tersebut telah berakhir juga dan dicatatkan ke PBB. Mengenai tumpang tindih daerah ZEE dengan malaysia di wilayah barat dan juga Vietnam di wilayah utara hingga dengan kini semakin dilakukan sebuah Negosiasi.

Indonesia dan Negara Malaysia telah menunjuk utusan khusus untuk mempercepat sebuah proses negosiasi. Sedangkan dengan Vietnam, negosiasi yang telah lama berhenti telah dihidupkan kembali dan akhir 2015 akan ada pertemuan lagi.

Tweet